NEWS: Industri, Aktivis Lingkungan Hidup Lawan Rencana Batu Bara Trump

anzhuo66.com – Pemerintah Trump mengatakan batu bara akan kembali digunakan dan energi nuklir itu keren. Hal itu boleh saja terjadi, asal tidak mengorbankan penggunaan gas alam, tenaga angin dan tenaga matahari, kata kelompok-kelompok bisnis dan lingkungan hidup menegaskan. 

Dow Chemical, Koch Industries dan U.S. Steel Corp. berdiri bersama aktivis lingkungan hidup untuk menentang rencana Departemen Energi yang akan memberikan penghargaan kepada pembangkit listrik tenaga nuklir dan tenaga batu bara karena memperkuat jaringan listrik Amerika. Kelompok ini juga menekan pemerintah Trump untuk mengganti arah kebijakan. 

Menteri Energi Rick Perry mengatakan rencana itu diperlukan untuk mencegah pemadaman listrik yang meluas, seperti misalnya yang disebabkan oleh Badai Harvey, Irma, dan Maria dan “pusaran kutub” pada tahun 2014 di bagian timur dan pusat Amerika. Rencana tersebut bertujuan untuk mengembalikan pembangkit-pembangkit listrik tenaga nuklir dan batu bara yang perlahan mulai mangkrak karena kehilangan pangsa pasar setelah penggunaan gas alam dan energi terbarukan berkembang. 

“Hilangnya kapasitas pembangkitan untuk beban dasar..seperti batu bara dan nuklir harus dihentikan,” kata Perry dalam surat pada 28 September yang mendesak Komisi Pengatur Energi Federal. “Sumber daya pembangkitan listrik ini diperlukan untuk mempertahankan ketahanan jaringan listrik” di tengah perubahan besar di pasar energi Amerika.  

Rencana Perry bersamaan dengan Presiden Donald Trump yang bersumpah untuk mencapai “dominasi energi” AS, sambil mengakhiri apa yang dia dan rekan-rekan di Partai Republik katakan sebagai “perang terhadap batu bara” yang diusung pemerintahan Obama.  

Rencana Penyelamatan

Rencana tersebut akan memberikan kompensasi kepada pemilik pembangkit listrik yang bisa mempertahankan pasokan bahan bakar selama 90 hari terhadap berbagai elemen. Kritikus mengatakan, rencana ini bisa menyebabkan subsidi yang bernilai miliaran dolar. 

Kelompok-kelompok lingkungan hidup mengatakan rencana ini akan meningkatkan penggunaan bahan bakar yang kotor dan merugikan konsumen. Dilain pihak, industri energi memperingatkan mengenai campur tangan di pasar bebas dan perusahaan-perusahaan akan mengeluh mengenai ongkos energi tinggi yang bisa dibebankan kepada konsumen.

“Rick Perry mencoba menyorongkan rencana penyelamatan industri batu bara dan nuklir yang keterlaluan dengan membebankan konsumen Amerika,” kata Kit Kenedy, pakar kebijakan energi untuk Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam. “Usulan radikal ini akan mengakibatkan tagihan-tagihan energi yang lebih tinggi untuk konsumen dan para pebisnis, serta kualitas udara yang kotor dan kenaikan masalah-masalah kesehatan.”

Sebuah koalisi kelompok industri, mulai dari Dewan Energi Terbarukan Amerika, hingga Institut Perminyakan Amerika dan Asosiasi Pasokan Gas Alam juga mengecam rencana tersebut dengan mengatakan hal itu bisa merugikan “seluruh industri dan puluhan ribu pekerja mereka.”

Konsumen Energi Industri Amerika, sebuah kelompok yang mewakili Dow, Koch Industries dan perusahaan manufaktur raksasa lainnya, adalah bagian dari kelompok yang melobi untuk melawan rencana tersebut. Dalam surat kepada Kongres, kelompok tersebut menyebut proposal itu “anti kompetitif” dan mengatakan rencana itu bisa membalikan atau “merusak pasar listrik kompetitif, menaikkan harga listrik untuk seluruh konsumen dan merugikan industi manufaktur Amerika. 

Industri Batu bara, Nuklir Dukung Rencana

Walaupun begitu, kelompok industri batu bara dan nuklir memuji rencana tersebut. Presiden Asosiasi Pertambangan Nasional dan CEO Hall Quinn, menyebut rencana aksi Perry “Langkah penting yang sudah tertunda lama untuk mengatasi masalah kerentanan jaringan energi Amerika.”

Maria Korsnick, presiden dan CEO Institut Energi Nuklir mengatakan, gangguan-gangguan yang diakibatkan badai dan cuaca ekstrem lainnya menunjukkan “Desakan untuk tindakan mendukung ketahanan jaringan listrik menjadi semakin nyata.”

Departemen Energi akan meminta persetujuan akhir pada pertengahan Desember, sementara kelompok-kelompok industri dan beberapa angota Kongres telah mengupayakan penundaan. [fw/au]