NEWS: Dewan Minyak Sawit: Supermarket Inggris Sesatkan Konsumen

anzhuo66.com – Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC), yang dipimpin oleh Indonesia dan Malaysia mengatakan keputusan Iceland, jaringan supermarket Inggris, untuk membuang minyak sawit dari produk-produk makanan dari produksi sendiri telah menyesatkan para konsumen.

Dilansir Reuters, Iceland mengatakan minggu lalu tidak akan menggunakan minyak sawit dari produk-produk yang menggunakan mereknya pada akhir 2018 karena kekhawatiran akan kehancuran hutan hujan. Keputusan ini akan mengurangi permintaan minyak sawit sebanyak lebih dari 500 ton per tahun.

Klaim terhadap minyak sawit “menyesatkan konsumen akan keuntungan terhadap lingkungan dari minyak nabati lainnya,” kata Mahendra Siregar, Direktur Eksekutif CPOPC dalam surat yang dilayangkan kepara Richard Walker, Direktur Iceland.

Baca: RAN: Pelanggaran Hak Buruh Masih Terjadi di Perkebunan Sawit Indonesia

CPOPC mengatakan permintaan minyak nabati terus tumbuh. Menggantikan minyak sawit dengan minyak nabati lainnya, seperti minyak rapa, minyak kedelai dan minyak biji bunga mataharai, akan mengakibatkan penggunaan lahan meningkat 10 hingga 20 kali lebih banyak untuk memproduksi minyak nabati dalam jumlah yang sama.

Iceland, yang memproduksi makanan beku dan mengoperasikan sekitar 900 toko, mengatakan pihaknya sudah mulai menghilangkan minyak sawit dari setengah produk-produk merek sendiri.

Lonjakan permintaan minyak sawit telah mendorong ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit hingga mencapai 18 juta hektar di Indonesia dan Malaysia, menurut data dari pemerintah Indonesia dan Dewan Minyak Sawit Malaysia. Indonesia dan Malaysia masing-masing adalah produsen minyak sawit nomor satu dan dua di dunia.

Perkebunan kelapa sawit sering dituding sebagai biang kebakaran hutan yang kerap terjadi di Sumatra dan Kalimantan. Asap kebakaran hutan mengakibatkan polusi udara yang menyesakkan di wilayah Indonesia, Malaysia dan Singapura selama berminggu-minggu.

Baca: Malaysia, Indonesia Protes Resolusi EU untuk Batasi Ekspor Sawit

Parlemen Eropa tahun lalu setuju secara bertahap menghapuskan penggunaan minyak sawit yang dibuat secara tidak berkelanjutan pada 2020. Resolusi tersebut menghasilkan Sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan (CSPO) untuk minyak sawit dan minyak nabati lainnya yang diekspor ke pasar Eropa. Sertifikasi ini untuk memastikan minyak sawit diproduksi dengan cara ramah lingkungan.

Eropa adalah pasar minyak sawit terbesar kedua bagi Indonesia dan Malaysia. India masih pasar minyak sawit terbesar untuk kedua negara.

Indonesia telah memasarkan minyak sawit di pasar-pasar baru untuk mengurangi risiko penurunan permintaan Eropa, sembari mempromosikan penggunaan lebih luas untuk biodiesel untuk menyerap produksi. [ft]

NEWS: Diplomat AS Mundur Dari Dewan Penasihat Myanmar

anzhuo66.com – Mantan diplomat Amerika, Bill Richardson, mengundurkan diri, Rabu (24/1), dari sebuah dewan penasihat internasional yang memberi masukan untuk Myanmar mengenai krisis Rohingya, dan menuduh panel itu tidak berkomitmen membuat perubahan di negara Asia Tenggara itu.

“Tampaknya dewan itu lebih berperan sebagai pemandu sorak untuk kebijakan pemerintah, ketimbang mengusulkan perubahan kebijakan yang sangat dibutuhkan untuk menjamin perdamaian, stabilitas dan pembangunan di Negara Bagian Rakhine,” kata Richardson dalam sebuah pernyataan.

Richardson, mantan Duta Besar AS untuk PBB danMenteri Energi dalam pemerintahan Bill Clinton, berhenti ketika dewan tersebut melakukan kunjungan pertama ke negara bagian Rakhine bagian barat, di mana hampir 700.000 Muslim Rohingya telah melarikan diri dari sebuahpenumpasan militer terhadap pemberontak Rohingya dalam lima bulan terakhir.

Richardson mengatakan bahwa pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi,lemah dalam “kepemimpinan moral.” Dia melontarkan tuduhan itu dua hari setelah bertemu Suu Kyi dan anggota dewan lainnya. Richardson mengatakan dia dan Suu Kyi berdebat, pada saat dia menyebutkan kasus dua wartawan Reuters yang diadili atas tuduhan melanggar undang-undang untuk melindungi rahasia negara.

Suu Kyi meminta dewan tidak mencampuri masalah itu, menurut Richardson, yang menambahkan perdebatan tersebut berlanjut pada makan malam hari itu.

Kedua wartawan tersebut ditangkap oleh polisi pada 12 Desember 2017, di Yangon karena diduga memiliki dokumen rahasia yang berkaitan dengan situasi keamanan Rakhine.

Saksi Rohingya dan aktivis hak asasi manusia menuduh angkatan bersenjata melakukan pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran dalam sebuah kampanye yangoleh PBB dan Amerika Serikat dianggap adalah pembersihan etnis. [ps/jm]