NEWS: Perangkat Lunak Israel Menyasar Staf Amnesty International

anzhuo66.com – Seorang pegawai Amnesty International telah menjadi sasaran peretasan dengan menggunakan perangkat lunak pemantauan buatan Israel, kata kelompok HAM itu, Rabu (1/8).

Laporan paling baru itu menunjukkan makin banyaknya penggunaan teknologi Israel untuk memata-matai para pekerja HAM dan tokoh-tokoh oposisi di Timur Tengah dan negara-negara lain.

Dalam laporan sepanjang 20 halaman, yang dikutip kantor berita Associated Press, Amnesty menjelaskan bagaimana seorang peretas menggunakan teknologi itu, untuk menginfiltrasi ponsel pintar seorang stafnya pada Juni. Sebuah pesan lewat WhatsApp dikirim ke telepon itu dan memancing anggota Amnesty itu untuk datang melihat aksi protes di depan kedutaan Arab Saudi di Washington.

Amnesty yang berpusat di London melacak link atau tautan pesan WhatsApp itu ke sebuah jaringan internet yang terkait pada NSO Group, sebuah perusahaan pemantauan Israel yang terlibat dalam sejumlah usaha peretasan digital, termasuk peretasan telepon seorang pembangkang Arab, yang akhirnya mendorong Apple membarui sistem operasi ponsel pintarnya itu.

NSO mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perangkat lunaknya “ditujukan untuk digunakan hanya dalam penyelidikan dan pencegahan kejahatan dan aksi-aksi teroris.” Tapi menjawab sejumlah pertanyaan lain, perusahaan itu mengatakan, tuduhan di masa lalu tentang penyalahgunaan perangkat lunak perusahaan itu, telah berakibat diputuskannya kontrak dengan sejumlah orang atau badan.

Temuan Amnesty itu diperkuat oleh lembaga independen pengawas kegiatan internet yang bernama Citizen Lab, yang telah melacak penggunaan perangkat lunak NSO selama dua tahun.

Dalam laporan yang dirilis Rabu, Citizen Lab, yang berkantor di Universitas Toronto, Kanada, mengatakan, telah menemukan sekitar 175 sasaran pemantauan yang menggunakan perangkat lunak NSO.

Penggunaan teknologi Israel untuk meredam protes di dunia Arab, kata Associated Press, bisa memicu pertanyaan yang sulit dijawab oleh Israel, yang mengaku sebagai “benteng kuat demokrasi” di Timur Tengah, dan bagi negara-negara yang tidak punya hubungan diplomatik dengan negara Yahudi itu. [ii]