NEWS: Pemerintah Perancis akan Perbaiki Hubungan Dengan Warga Muslim

anzhuo66.com – Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan pemerintahannya sedang menempuh langkah-langkah fundamental untuk sepenuhnya mereformasi struktur organisasi Muslim di negeri itu.

Berbicara kepada harian Journal du Dimanche, Macron mengatakan ia ingin mengakhiri pertikaian di seluruh Perancis yang dipicu oleh serangan-serangan kelompok militan dalam beberapa tahun belakangan.

Menurut Macron, reformasi yang dimulai dalam triwulan pertama 2018, antara lain perang melawan fundamentalisme Islam, merestrukturisasi organisasi Muslim dan mengatur hubungan mereka dengan masyarakat lainnya.

Macron mengatakan proyek reformasi itu sedang berjalan jadi ia enggan membicarakan rinciannya sebelum rampung. Ia mengatakan kalangan cendekiawan dan akademisi masih terus bertukar pikiran untuk meletakkan landasan proyek itu, seraya merujuk perlunya reformasi pada “hubungan yang bermasalah antara Islam dan Republik Perancis.”

Dari sudut konstitusi, Perancis adalah negara sekuler. Survei belum lama ini yang dilakukan oleh Institute Francais de l’Opinion Publique (IFOp) menunjukkan 56 persen responden setuju Islam dan masyarakat Perancis bisa hidup berdampingan. Pada puncak serangan-serangan kelompok militan di Perancis pada 2016, tingkat dukungan mencapai 43 persen. [as]

 

NEWS: Penutupan Sebagian Operasi Pemerintah AS Telah Dimulai

anzhuo66.com – Operasi pemerintah AS ditutup sebagian Jumat tengah malam waktu AS setelah Senat gagal mencapai kesepakatan anggaran belanja federal. 

Sebagian senator dari Partai Repubik menolak menyetujui RUU belanja darurat mengikuti langkah semua senator dari Partai Demokrat yang menolak RUU tersebut. Senat gagal mencapai kesepakatan dengan perolehan suara 50 dibanding 49. RUU anggaran baru bisa diloloskan jika mendapat minimal 60 suara dari 100 anggota Senat.

Hasil ini memicu diskusi sengit di senat dan mereka berusaha mencapai kesepakatan bipartisan agar pemerintah bisa kembali beroperasi.

Gedung Putih mengeluarkan pernyataan setelah kesepakatan gagal dicapai, dan menyalahkan Partai Demokrat, menyebut penutupan operasi pemerintah ini sebagai “Schumer Shutdown,” dan menuduh legislator lebih mementingkan imigran gelap daripada warga AS yang taat hukum. Dalam pernyataannya Gedung Putih menyebutkan, “Kalau Demokrat menggaji militer, kami akan membuka jalur negosiasi terkait reformasi imigrasi.”

Anggota DPR Partai Republik juga memberikan pernyataan yang serupa dengan Gedung Putih.

Kubu Demokrat Steny Hoyer menjawab kritik Partai Republik: “Mereka tahu kalau mereka butuh bantuan kami, tapi Partai Republik tetap bersikeras dengan proses partisan. Dan setelah gagal memenuhi tugas mereka sebagai partai pemerintah, dan menyalahkan Demokrat yang menolak diperas untuk memberikan perpanjangan jangka pendek.”

Legislator dari kedua partai saling menyalahkan, begitu juga Presiden Donald Trump, yang memperingatkan dampak penutupan operasi pemerintah dan beralasan Demokrat menolak menyetujui RUU anggaran karena alasan politik untuk mengalihkan perhatian dari pencapaian ekonomi yang dicapai Presiden Trump.

Tim Kaine dari Partai Demokrat membantah dan mengatakan tidak seorangpun dari kaukusnya yang “menginginkan pemerintah untuk berhenti beroperasi,” dan mengutip cuitan Trump tahun lalu yang menyebutkan Amerika “butuh penutupan operasi pemerintah.”​

Karyawan dirumahkan, diskusi terus berlangsung

Badan-badan pemerintah telah bersiap untuk merumahkan karyawannya dan menghentikan sebagian operasinya.

Seluruh operasi pemerintah berhenti kecuali petugas penegak hukum/keamanan, petugas pemeriksaan di bandara/pelabuhan, patroli, kedutaan besar, rumah sakit federal, kantor pos dan sistem pengadilan federal.

Lebih dari 700 ribu pegawai federal akan terkena dampak langsung “dirumahkan” atau dikenal dengan istilah furlough.

“Government shutdown” atau penutupan sebagian operasi pemerintah ini bertepatan dengan peringatan satu tahun masa jabatan Presiden Trump. Penutupan sebagian operasi pemerintah terakhir terjadi pada jaman Presiden Obama, yaitu pada 1-17 Oktober 2013 dan mengakibatkan kerugian ekonomi senilai 24 miliar dolar.

Negosiasi untuk memulihkan operasi pemerintah akan terus berlanjut pada hari Sabtu (20/1) dan melibatkan pemimpin Partai Republik dan Demokrat dan juga Gedung Putih.​ [dw]

NEWS: Parlemen Iran Akan Bahas Demonstrasi Anti Pemerintah

anzhuo66.com – Parlemen Iran akan mengadakan sesi khusus paling cepat hari ini, Minggu (7/1), guna membahas demonstrasi anti pemerintah yang dimulai 28 Desember dan berlanjut sampai pekan ini.

Kantor berita Iran, ISNA, melaporkan menteri dalam negeri Iran, kepala intelijen dan ketua dewan keamanan diperkirakan hadir. Dalam sesi itu akan dibahas akar penyebab demonstrasi, serta bantuan hukum bagi demonstran yang dipenjara dalam aksi itu.

Sesi itu diminta oleh sekelompok anggota parlemen reformis, menurut Radio Free Europe/Radio Liberty. Dalam surat, anggota parlemen itu meminta bantuan hukum bagi tahanan dan mengutuk “campur tangan” asing dalam demonstrasi itu, dengan segera menyebut Amerika.

Presiden Amerika Donald Trump akan memutuskan pekan depan apakah akan terus membebaskan sanksi atas Iran yang ditangguhkan berdasar kesepakatan internasional 2015 mengenai program nuklir Iran. Pembebasan itu harus diperbarui tiap 120 hari, menurut undang-undang Amerika. Trump mungkin memutuskan tidak akan memperpanjang, memberlakukan lagi sanksi perdagangan Amerika.

Di Eropa, pendukung demonstran anti pemerintah di Iran berkumpul untuk menunjukkan dukungan di Den Haag, Berlin, Hamburg, Stockholm, London dan Paris.

Sedikitnya 22 tewas dalam demonstrasi itu dan lebih 1.000 orang ditangkap. Ulama garis keras Ahmad Khatami mengatakan kepada jemaah sholat Jumat, mereka yang ditangkap harus diperlakukan sebagai musuh Islam, terutama yang membakar bendera.

Tanpa menyebut jumlah pasti, pejabat pemerintah Mansour Gholami mengatakan kepada wartawan, sekitar seperempat dari mereka yang ditangkap telah dibebaskan. [ka]

NEWS: PBB: Pemerintah Suriah Bertanggung Jawab atas Serangan Gas Sarin

anzhuo66.com – Sebuah panel penyelidikan internasional telah menetapkan bahwa pemerintah Presiden Suriah, Bashar al-Assad, bertanggung jawab atas serangan gas sarin yang mematikan tanggal 4 April.

Serangan terhadap Kota Khan Sheikhoun yang dikuasai pemberontak membunuh dan mencederai sejumlah warga sipil dan mengakibatkan serangan udara Amerika tiga hari setelahnya terhadap pangkalan militer Suriah yang dikatakan Amerika digunakan rezim itu untuk meluncurkan serangan gas beracun itu.

Dalam laporan akhir setebal 33 halaman yang diberikan kepada anggota Dewan Keamanan PBB, Kamis (26/10) yang salinannya diperoleh VOA, penyidik dari PBB dan badan pengawas Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) mengatakan mereka memeriksa delapan kemungkinan skenario bagaimana gas itu dilepaskan.

Mereka menyimpulkan bahwa hanya ada dua skenario yang besar kemungkinannya bahwa gas sarin dilepaskan melalui bom udara atau dengan bom rakitan.

Setelah meninjau foto, video, gambar satelit dan dan mendengarkan laporan saksi mata dan analisa forensik, penyelidik menetapkan bahwa kemungkinan “bom udara dengan peledak kecil” menyebabkan insiden mematikan tersebut. [my/al]

NEWS: Kongres AS Sepakat Danai Pemerintah Federal Hingga September

  1. anzhuo66.com – Para juru runding kongres AS meraih kesepakatan Minggu malam (1/5) mengenai paket anggaran sebesar 1 triliun dolar yang akan mendanai pemerintah federal sampai September.

Perjanjian itu termasuk poin-poin yang diusung kubu Republik dan Demokrat, dan apabila disahkan oleh Senat dan DPR, maka itu akan menjadi UU bipartisan besar pertama di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

Para pembantu Kongres mengatakan akan ada 1.5 miliar dolar untuk keamanan perbatasan, tapi dana itu dialokasikan untuk kepentingan lain selain tembok perbatasan AS-Meksiko yang dikehendaki Trump.

Namun presiden berhasil mendapatkan dana 15 miliar dolar untuk mendorong anggaran militer.

Kesepakatan itu juga diperkirakan akan mencakup dana tambahan 2 miliar dolar bagi Institut Kesehatan Nasional, serta dana untuk mengatasi penyalahgunaan opioid, menyediakan layanan kesehatan kepada para pensiunan penambang batu bara dan untuk membantu Puerto Rico membiayai layanan kesehatan bagi warga miskin.

Kongres harus menyetujui RUU anggaran itu dan Trump harus menandatanganinya sebelum Jumat untuk menghindari penghentian sementara operasi pemerintah federal (shutdown).

Para anggota Kongres telah mengesahkan UU anggaran jangka pendek untuk mencegahshutdown yang sedianya dimulai Sabtu.

Pertarungan anggaran putaran berikutnya adalah mengenai tahun fiskal 2018, yang dimulai 1 Oktober. [vm]