NEWS: Trump Minta Pengadilan Arbitrase Selesaikan Kasus Artis Film Panas

anzhuo66.com – Presiden Donald Trump, Senin (2/4), minta hakim pengadilan federal supaya memerintahkan diadakan “arbitrase tertutup” untuk menyelesaikan kasus yang diajukan bintang film porno Stormy Daniels. Daniels mengklaim pernah berhubungan seks dengan Trump.

Kantor berita Associated Press melaporkan, Trump dan pengacara pribadinya, Michael Cohen, pada Senin mengajukan dokumen di pengadilan federal di Kota Los Angeles. Mereka minta pada hakim supaya kasus yang diajukan Stormy Daniels itu diselesaikan lewat arbitrase dan bukan melalui juri di pengadilan.

Daniels, yang nama sesungguhnya Stephanie Clifford, sedang berusaha untuk membatalkan perjanjian yang ditanda-tanganinya beberapa hari sebelum pemilihan presiden 2016. Ia menawarkan akan mengembalikan uang $ 130 ribu yang diberikan oleh pengacara Trump, karena ia, katanya “ingin menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya.”

Daniels mengatakan dia berhubungan seks dengan Trump pada 2006 dan hubungan mereka terus berlangsung selama satu tahun. Trump menikah dengan istrinya Melania pada 2005 dan putra mereka Barron, lahir setahun kemudian.

Pengacara Daniels mengatakan perjanjian yang ditandatangani Stormy itu tidak sah karena hanya ditandatangani oleh pengacara Cohen dan tidak oleh Trump.

Pengacara Daniels, Michael Avenatti mengatakan akan menentang usaha Trump dan pengacaranya itu untuk menyelesaikan kasus tadi lewat arbitrasi tertutup. [ii]

 

NEWS: Pengadilan Seoul Tangguhkan Hukuman Penjara Ahli Waris Samsung 

anzhuo66.com – Ahli waris Grup Samsung, Jay Y. Lee, bebas setelah pengadilan banding Korea Selatan, Senin (5/2), menangguhkan hukuman penjara atas tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan presiden, Reuters melaporkan. Lee sempat ditahan selama satu tahun.

Pengadilan Tinggi Seoul memenjarakan Lee selama 2,5 tahun, mengurangi lama masa hukuman menjadi setengah, dan menunda hukuman untuk dakwaan, termasuk penyuapan dan penggelapan. Artinya, Lee tidak harus menjalani hukuman.

Lee, 49 tahun, ahli waris satu dari beberapa kerajaan korporat terbesar di dunia, telah ditahan sejak Februari. 

Presiden Park Geun-Hye diberhentikan pada Maret tahun lalu, setelah dimakzulkan akibat kasus yang menyoroti hubungan antara keluarga konglomerat besar, atau dikenal dengan istilah chaebol di Korea Selatan, dengan para pemimpin politik.

Park, yang telah menyangkal melakukan kejahatan, sedang menghadapi persidangan dengan tuduhan penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan dan pemaksaan.

Hakim Ketua Cheong Hyung-sik pada Senin (5/2) mengatakan keterlibatan Lee dalam memberikan dukungan keuangan bagi Choi adalah “kepatuhan terhadap kekuasaan politik secara pasif.”

Para jaksa penuntut dan Samsung tidak segera menanggapi putusan tersebut. Lee, yang wajahnya tampak kelelahan, tidak memperlihatkan emosi apapun, ketika amar putusan dibacakan.

Para jaksa penuntut telah menuntut hukum penjara 12 tahun bagi Lee. Putusan itu akan diajukan untuk banding di Mahkamah Agung, menurut para ahli hukum. [fw/au]

NEWS: Pengadilan Jepang Putuskan Tepco Bertanggung jawab Atas Fukushima

anzhuo66.com – Pengadilan di Jepang Jumat (22/9) memerintahkan Tokyo Electric Power (Tepco) untuk membayar kompensasi kepada sekelompok mantan warga Fukushima. Keputusan ini adalah putusan pengadilan kedua menyusul gempa tahun 2011 dan bencana nuklir, Reuters melaporkan, mengutip laporan media Jepang.

Namun, keputusan oleh pengadilan negeri Chiba di timur Tokyo tidak menyatakan pemerintah bertanggung jawab untuk membayar kompensasi. Ini berbeda dengan keputusan pengadilan lainnya di bulan Maret yang memerintahkan baik pemerintah maupun Tepco untuk membayar kompensasi kepada sekelompok pengungsi yang berbeda.

Tepco menghadapi tuntutan hukum yang menggunung terkait bencana tersebut dengan sekitar 12.000 mantan penduduk Fukushima mengajukan sekitar 30 gugatan kelompok yang sama untuk mendapatkan kompensasi, menurut laporan media.

Dalam kasus Chiba, satu kelompok terdiri dari 45 penduduk meminta ganti rugi senilai 2.8 miliar yen (25 juta dolar) karena mengalami tekanan emosional saat mengungsi dari rumah mereka ketika radiasi menyebar dari kerusakan pembangkit nuklir Fukushima Daiichi milik Tepco setelah gempa bumi dan tsunami enam tahun lalu.

Tepco diperintahkan untuk membayar total 376 juta yen (3,36 juta dolar) untuk 42 pengungsi, Kyodo dan Jiji melaporkan.

Tepco mengatakan Jumat (22/9) pihaknya akan menelaah isi dari putusan pengadilan sebelum memberikan respon.

Sekitar 15.000 orang tewas pada Maret 2011 ketika tiga reaktor di pembangkit Fukushima Daiichi mengalami kerusakan setelah gempa berkekuatan 9 skala Richter memicu tsunami yang menghancurkan kawasan garis pantai timur laut.[fw/au]

NEWS: Pengadilan Eropa Kukuhkan Larangan Penggunaan Cadar di Belgia

anzhuo66.com – Mahkamah Hak Asasi Manusia Uni Eropa hari Selasa mengukuhkan keputusan pemerintah Belgia dalam kasus yang diajukan dua Muslimah bahwa peraturan yang berlaku di Belgia bersifat diskriminatif dan melanggar kebebasan beragama.

 

Mahkamah itu, yang berkedudukan di Strasbourg, Prancis, mendapati bahwa UU Tahun 2011 yang menjadi payung peraturan dimaksud ‘penting dalam satu masyarakat demokrasi’ dan tidak secara berat sebelah mendiskriminasi Muslim.

 

Dalam pernyataannya Mahkamah mengatakan suatu negara juga harus diberi ‘kebebasan yang luas dalam menilai dan memutuskan apakah dan sampai sejauh apa hak seseorang dalam menganut agama atau kepercayaan perlu dibatasi”.

 

Peraturan Belgia itu melarang orang tampil di muka umum ‘dengan muka bertopeng atau ditutup baik seluruh maupun sebagian sehingga tidak dapat dikenali”. Bagi yang melanggar dapat didenda dan dijatuhi hukuman sampai 7 hari penjara.

 

Kasus itu diajukan oleh Samia Belcacemi dan Yamina Oussar, yang keduanya mengatakan mereka memilih mengenakan niqab atas kemauan sendiri. Balcacemi mengemukakan kepada Mahkamah untuk selama beberapa waktu sesudah peraturan itu berlaku ia tetap mengenakan niqab (cadar) tetapi kemudian berhenti karena takut didenda. Sedang Oussar mengatakan ia memutuskan untuk berdiam di rumah saja.

Mahkamah yang sama mengukuhkan larangan serupa di Prancis tahun 2014.[ps/al]